TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut empat dilema yang muncul dalam mengambil kebijakan di tengah pandemi Covid-19. Keempat dilema ini, menurut dia, harus selalu terus diatasi.
"Tidak ada situsi yang ideal," kata Sri Mulyani dalam acara Anti Corruption Summit 4 secara virtual pada Rabu, 18 November 2020. Acara ini ikut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Dilema pertama yaitu antara data historis atau data proyeksi. Menurut Sri Mulyani, Ketika diketahui dampak Covid-19 mungkin terus berlanjut, maka kebijakan juga dibuat berdasar data proyeksi.
Tapi, ini bisa menjadi masalah ketika hanya dilihat dari sisi hukum saja. "Karena banyak perkara hukum ditanyakan, datanya tidak menyatakan begitu, itu hanya forecast," kata dia.
Dilema kedua yaitu antara kecepatan dan akurasi. Di tengah Covid-19, pemerintah harus cepat menyalurkan bantuan kepada masyarakat. "Karena Covid itu tidak pakai kata pengantar, dia langsung naik dan memukul," kata dia.
Tapi di sisi lain, Sri Mulyani mengakui data penerima pun tidak sepenuhnya akurat. Di lapangan, sejumlah kasus memang terjadi kesalahan penyaluran bantuan. Tapi akhirnya, Sri Mulyani menyebut pemerintah memilih tetap menyalurkan bantuan, sembari memperbaiki data yang ada.
